Satgas PKH Temukan 4,2 Juta Hektare Tambang Ilegal, Penertiban Dimulai 1 September

- Penulis

Kamis, 28 Agustus 2025 - 16:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Satgas PKH, Febrie Adriansyah, memberikan keterangan pers terkait temuan tambang ilegal seluas 4,2 juta hektare di kawasan hutan, Jakarta, Kamis (28/8/2025). (Dok-Istimewa)

Ketua Satgas PKH, Febrie Adriansyah, memberikan keterangan pers terkait temuan tambang ilegal seluas 4,2 juta hektare di kawasan hutan, Jakarta, Kamis (28/8/2025). (Dok-Istimewa)

JAKARTA – Satgas Penerbitan Kawasan Hutan (Satgas PKH) menemukan aktivitas tambang ilegal di lahan seluas 4,2 juta hektare. Temuan ini menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan 15 Agustus lalu untuk menertibkan kawasan hutan dari tambang tanpa izin.

Ketua Satgas PKH, Febrie Adriansyah, menyebutkan lahan tersebut tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Baca Juga :  Presiden Prabowo Lantik Irjen Pol Suyudi Ario Seto Jadi Kepala BNN di Istana Negara

“Satgas PKH sudah mengidentifikasi 4,2 juta hektare lahan tambang tanpa IPPKH,” kata Febrie di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menegaskan, Satgas PKH sudah merancang operasi penertiban dan akan memulai tindakan pada 1 September 2025.

Baca Juga :  Kanwil KemenHAM DK Jakarta Gandeng Walikota Jakarta Pusat, Perkuat Penguatan HAM dan Sosialisasi PRISMA

“Hari itu kami mulai operasi penertiban,” ujarnya.

Febrie menambahkan, lahan hasil penertiban akan dititipkan sementara kepada Mining Industry Indonesia (MIND ID) melalui Kementerian BUMN sebelum diserahkan secara legal ke kementerian terkait. (red)

Follow WhatsApp Channel www.onlinews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Komnas HAM Soroti Pembatasan Informasi Saat Demo DPR, Ojol Tewas Terlindas Rantis Brimob
Presiden Prabowo Perintahkan Usut Tuntas Kasus Ojol Tewas Ditabrak Rantis Polisi
Mahfud MD Minta Publik Sabar Soal Barakuda Tabrak Ojol Saat Demo di Jakarta
Mensesneg Prasetyo Hadi Minta Polisi Tindak Demonstrasi dengan Hati-hati
KLB Campak di Sumenep Tewaskan 17 Anak, Komisi IX DPR Soroti Sistem Imunisasi Nasional
Rekrutmen KAI 2025: Kesempatan Karier untuk Lulusan SLTA, D3, dan D4/S1
Bulog Permudah Pedagang Pasar Pesan Beras SPHP Tanpa Aplikasi Klik SPHP
MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan, Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 29 Agustus 2025 - 16:11 WIB

Komnas HAM Soroti Pembatasan Informasi Saat Demo DPR, Ojol Tewas Terlindas Rantis Brimob

Jumat, 29 Agustus 2025 - 14:18 WIB

Mahfud MD Minta Publik Sabar Soal Barakuda Tabrak Ojol Saat Demo di Jakarta

Jumat, 29 Agustus 2025 - 09:42 WIB

Mensesneg Prasetyo Hadi Minta Polisi Tindak Demonstrasi dengan Hati-hati

Jumat, 29 Agustus 2025 - 09:29 WIB

KLB Campak di Sumenep Tewaskan 17 Anak, Komisi IX DPR Soroti Sistem Imunisasi Nasional

Jumat, 29 Agustus 2025 - 08:43 WIB

Rekrutmen KAI 2025: Kesempatan Karier untuk Lulusan SLTA, D3, dan D4/S1

Berita Terbaru

Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicolas Ary Lilipaly. (Dok-Polri)

MEGAPOLITAN

Demo Mahasiswa di Polda Metro Jaya Tuntut Audiensi dengan Kapolda

Jumat, 29 Agu 2025 - 16:48 WIB